Bupati Inhil Sahkan Perda Resi Gudang

INDRAGIRI.com,INHIL,- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Resi Gudang dan Ranperda tentang Tata Niaga Kelapa secara sah disepakati menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Kesepakatan ini ditandatangani pada Rapat Paripurna ke 5, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018 DPRD Inhil, di Gedung DPRD Inhil, Tembilahan, Senin (12/2/2018).

Dipihak DPRD Inhil kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Inhil beserta 3 Wakil Ketua DPRD Inhil. Sementara itu, walau detik jelang masa cuti telah semakin dekat, Bupati Inhil, HM Wardan, hadir langsung pada penandatanganan kesepakatan tersebut mewakili Pemkab Inhil.

“Ini merupakan tanggungjawab saya sebagai pemimpin yang telah dipercayakan oleh masyarakat Inhil pada Pilkada 2013 lalu. Untuk itulah walau jelang cuti saya tetap ingin persembahkan yang terbaik bagi masyarakat Inhil,” tegas Wardan saat diwawancarai usai acara.

Dari 6 Ranperda yang disepakati untuk menjadi Perda, ternyata ada 2 usulan Ranperda yang diajukan Pemkab Inhil namun ditolak untuk disahkan menjadi Perda. Itu adalah Ranperda Pembentukan BUMD dan Ranperda Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Indragiri.

Kesepakatan menjadikan Ranperda Resi Gudang dan Tata Niaga Kelapa ini sendiri, merupakan 2 dari 6 Ranperda yang disepakati. Empat lainnya adalah Ranperda Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Ranperda Masjid Paripurna, dan Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Pemda ke Bank Riau Kepri, serta Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Pemda ke PD BPR Gemilang.

Walau ditolak, sebagai Bupati, Wardan menyatakan bahwa dirinya memaklumi belum disepakatinya 2 Ranperda itu. Sebab kata Wardan, hal ini tentulah untuk dapat menjalankan secara teregulasi lagi.

“Seperti pada Ranperda Pembentukan BUMD yang baru saja diatur oleh Kemendagri melalui PP Nomor 54 Tahun 2017 yang mengharuskan persetujuan dahulu dari Kemendagri, ini tentu harus kita ikuti. Sedangkan pada penyertaan modal kepada PDAM Tirta Indragiri yang harus terlebih dahulu mendapatkan penilaian ulang dari DJKN atau BPKP tentu harus diikuti pula sehingga penyertaan modal yang kita kucurkan mendapat nilai yang realistis, tepat sasaran dan tidak melanggar undang-undang,” maklum Wardan.(ADV)