Pemilu 2019: Menjemput Pemimpin Berakal Budi | Syamsul

0
134
Ilustrasi / Sumber Foto : google.com

Proses pemilihan Umum tahun 2019 sudah dimulai, adalah untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD secara demokratis.

Pemilu merupakan instrumen utama demokrasi untuk memilih orang-orang yang Akan memegang mandat atas nama rakyat, sebagai implementasi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya rakyat diposisi penentu sebagai representasinya dalam memperjuangkan kehendak dan kebutuhan.

Bicara soal representasi atas kehendak dan kebutuhan itu seakan-akan masih menjadi angan-angan absurd, demokrasi langsung yang diharapkan menjadi momentum rakyat dalam ikhtiarnya menentukan pemimpin atau wakil yang terbaik setidaknya hingga harini belum sepenuhnya sesuai harapan. Oleh karena itu, perlu semacam evaluasi secara orientasi tentang apa yang telah berjalan selama ini terutama soal bagaimana melahirkan Pemimpin berakal budi itu.

Dalam proses pemilu, setidaknya ada tiga tungku sajarangan (meminjam istilah filosofi kepemimpinan Minangkabau) yang menjadi pelaku (subyek) pemilu supaya proses dan outputnya berkualitas. Yakni antara KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu.

Amanah Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik bahwa masing-masingnya harus menggiatkan pendidikan politik untuk melahirkan pemilih cerdas. Karena dari pemilih cerdas inilah akan dapat melahirkan pemimpin dan wakil yang cerdas lewat cara memilihnya. Maka, ketiga tungku sajarangan ini harus melakukan gerak seirama dalam mendidik masyarakat pemilih. Jika hanya penyelenggara yang berkehendak namun Partai Politik tidak punya komitmen, maka juga akan gagal mewujudkan pemilih cerdas.

Makanya dalam pasal 267 Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dinyatakan bahwa kampanye adalah bagian dari pendidikan politik yang harus dilaksanakan secara bertanggungjawab. Kemudian dalam Peraturan KPU no. 23 tahun 2018 ayat 5 pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa kampanye adalah bagian dari pendidikan politik, dan pendidikan politik yang dimaksud semata untuk meningkatkan partisipasi. Artinya pesan undang-undang dan peraturan bahwa proses kampanye yang dilakukan harus mendidik (edukatif) dan tidak boleh melakukan pola pembodohan misalnya melalui sarana money politik maupun kampanye negatif (black campaign), karena ini jelas membeli akal sehat masyarakat secara murah dan mudah.

Kemudian tugas bagi penyelenggara yaitu memberikan bimbingan atau sosialisasi teknis terhadap masyarakat pemilih, terlebih dalam pemilu besok masyarakat akan berhadapan dengan lima jenis surat suara dalam bilik TPS. Jika mereka bingung dengan keadaan ini maka berpotensi lahirnya suara sia-sia, dalam makna bisa terbuang karena rusak dan juga bisa melahirkan pemilih asal pilih. Keadaan ini tentu akan menghambat lahirnya pemimpin terbaik (berakal budi) karena proses pendidikan politiknya tidak dilaksanakan secara maksimal.

Oleh karenanya, orientasi politik edukatif dan bermartabat penting untuk kita dudukkan agar semua kita tidak semata berorientasi kewilah hasil semata, tapi juga dominan ke wilayah proses, karena proseslah yang akan menetukan hasil terbaik terutama sosok pemimpin atau wakil rakyat yang berakal budi yaitu hidup akal dan hati untuk pembangunan. Menurut penulis, inilah salah satu ikhtiar untuk mempercepat kemajuan itu, semoga kedepan Indonesia lebih baik. (*)