Komentar
Salah satu tugas utama DPRD adalah membuat, mengubah, atau mencabut peraturan daerah (perda). DPRD berperan dalam membahas rancangan perda yang diajukan oleh pemerintah daerah, melakukan pembahasan, memberikan masukan, dan melakukan voting untuk menentukan keputusan akhir terkait perda tersebut.
Untuk itu, Sekretariat DPRD sebagai lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk mendukung tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan dalam menyediakan dukungan administratif, logistik, dan teknis untuk memfasilitasi proses kerja DPRD.
Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir membuat terobosan yang inovatif dalam mendukung terlaksananya fungsi DPRD dalam penyusunan perda secara online dengan dukungan website resmi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir pada link : https://dprd.inhilkab.go.id/
Adapun terobosan yang Inovatif yang dibuat oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yakni berupa Optimalisasi Proses Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Program Si Cepat Hebat (Sistematis, Cepat, Hemat dan Bermartabat) yang tersemat pada website resmi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dengan fitur sistem informasi berbasis website yang bisa di akses melalui link: https://sicepathebat.dprd.inhilkab.go.id/
Adapun mekanisme Inovasi Si Cepat Hebat (Sistematis, Cepat, Hemat dan Bermartabat), yakni masing-masing bagian (Setwan, Humas dan Fraksi) menginputan tahapan penyusunan ranperda secara berurutan mulai dari Judul Ranperda, Naskah Akademik, File Referensi, Pembahasan, SK Pembentukan Pansus, Risalah, Pendapat Akhir Fraksi, Laporan Pansus hingga Berita Akhir Pengesahan ke dalam website Si Cepat Hebat.
Dalam penyusunan Ranperda melalui Inovasi Si Cepat Hebat (Sistematis, Cepat, Hemat dan Bermartabat), masyarakat juga dapat memberikan masukan terhadap ranperda yang memiliki status Pembahasan pada menu Konsultasi Publik.
Hadirnya Inovasi Si Cepat Hebat (Sistematis, Cepat, Hemat dan Bermartabat) oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir ini diharapkan dapat maksimal mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyusunan ranperda untuk menjadi perda.