Breaking News

Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan | Prof. Dr. Khairunnas Rajab

 


OPINI - Sering kali masyarakat memandang pendidikan politik dan politik pendidikan sebagai dua istilah yang sama. Padahal, keduanya memiliki makna, orientasi, tujuan, dan dampak yang berbeda. Kekeliruan memahami kedua konsep tersebut kerap melahirkan berbagai fenomena yang membingungkan. Ada orang yang menguasai teori politik secara mendalam, tetapi gagal menjadi politisi. Sebaliknya, tidak sedikit tokoh yang hampir tidak pernah mempelajari ilmu politik secara formal justru berhasil menjadi pemimpin yang berpengaruh.

Fenomena ini menghadirkan sejumlah pertanyaan menarik. Apakah pendidikan politik merupakan syarat mutlak untuk berhasil dalam dunia politik? Mengapa seseorang dapat berkiprah di panggung politik tanpa latar belakang ilmu politik? Bagaimana psikologi menjelaskan kenyataan tersebut? Dan bagaimana seluruh fenomena itu dipahami dalam perspektif takdir menurut Islam?

Pendidikan politik merupakan proses membangun kesadaran politik masyarakat. Fokus utamanya adalah membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, menghormati konstitusi, menjunjung tinggi etika demokrasi, memiliki literasi politik yang memadai, serta mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan politik tidak semata-mata bertujuan mencetak politisi, melainkan membangun masyarakat yang dewasa dalam menyikapi kekuasaan, perbedaan pendapat, dan berbagai proses pengambilan keputusan publik.

Berbeda dengan itu, politik pendidikan berorientasi pada bagaimana negara merancang, mengatur, mengelola, dan menentukan arah sistem pendidikan nasional. Di dalamnya mencakup kebijakan mengenai kurikulum, anggaran pendidikan, pemerataan akses, pengangkatan guru, pembangunan sekolah, peningkatan mutu perguruan tinggi, hingga penentuan arah dan filosofi pendidikan nasional. Dengan kata lain, politik pendidikan menjadikan pendidikan sebagai objek kebijakan publik, sedangkan pendidikan politik menjadikan masyarakat sebagai subjek pembelajaran politik.

Perbedaan tersebut tampak sederhana, tetapi membawa konsekuensi yang besar. Pendidikan politik bertujuan membangun kesadaran warga negara, sedangkan politik pendidikan berupaya membangun sistem pendidikan yang bermutu. Pendidikan politik bergerak dari masyarakat menuju negara, sementara politik pendidikan bergerak dari negara menuju masyarakat. Keduanya saling memengaruhi. Pendidikan politik yang baik akan melahirkan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pendidikan. Sebaliknya, politik pendidikan yang sehat akan menghasilkan generasi yang berkembang secara intelektual, emosional, sosial, spiritual, sekaligus memiliki kematangan politik.

Realitas kontemporer menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat masih menghadapi banyak tantangan. Ruang publik dipenuhi ujaran kebencian, fitnah, polarisasi, manipulasi informasi, serta fanatisme kelompok. Tidak sedikit orang yang lebih mudah mempercayai narasi media sosial daripada melakukan verifikasi fakta. Akibatnya, politik sering dipersepsikan sebagai arena permusuhan, bukan sebagai ruang pengabdian kepada bangsa. Pendidikan politik yang lemah melahirkan masyarakat yang mudah diprovokasi, sedangkan pendidikan politik yang kuat akan melahirkan warga yang mampu mengendalikan emosi dan mengedepankan rasionalitas.

Pada sisi lain, politik pendidikan juga menghadapi persoalan yang tidak ringan. Pergantian kebijakan yang terlalu sering, orientasi pendidikan yang mengikuti kepentingan jangka pendek, kesenjangan mutu antarwilayah, serta tarik-menarik kepentingan politik dalam perumusan kebijakan pendidikan menjadi persoalan yang terus berulang. Akibatnya, pendidikan berisiko kehilangan arah ketika lebih banyak dijadikan instrumen kekuasaan daripada sarana membangun peradaban.

Salah satu fenomena yang paling menarik adalah kenyataan bahwa mempelajari ilmu politik tidak selalu menjamin keberhasilan dalam dunia politik. Ribuan lulusan ilmu politik lahir setiap tahun, tetapi hanya sebagian kecil yang terjun ke politik praktis, dan lebih sedikit lagi yang berhasil mencapai posisi strategis. Pengetahuan politik memang membekali seseorang dengan kemampuan memahami sistem pemerintahan, demokrasi, perilaku pemilih, serta strategi kebijakan. Namun, keberhasilan politik ditentukan oleh banyak faktor lain yang jauh lebih kompleks.

Pada hakikatnya, politik adalah seni mengelola manusia. Pengetahuan hanyalah salah satu modal. Kepercayaan publik, kemampuan membangun jejaring sosial, komunikasi yang efektif, integritas, konsistensi, kemampuan membaca momentum, keberanian mengambil risiko, kecerdasan emosional, dan kematangan spiritual sering kali lebih menentukan daripada sekadar penguasaan teori. Oleh karena itu, seseorang dapat menjadi ahli politik tanpa pernah menjadi politisi, sebagaimana seseorang dapat menjadi politisi tanpa pernah menempuh pendidikan ilmu politik secara formal.

Sejarah menunjukkan bahwa banyak tokoh politik besar justru berasal dari berbagai disiplin ilmu. Ada yang berlatar belakang teknik, kedokteran, ekonomi, hukum, pendidikan, militer, bahkan dunia usaha. Mereka memasuki dunia politik melalui pengalaman organisasi, kepemimpinan sosial, aktivitas kemasyarakatan, maupun perjuangan panjang di tengah masyarakat. Pengalaman hidup sering kali menjadi sekolah politik yang tidak tersedia di ruang kuliah.

Fenomena tersebut kerap menimbulkan pertanyaan: apakah pendidikan politik masih penting jika seseorang tetap dapat menjadi politisi tanpa mempelajarinya secara formal? Jawabannya adalah tetap penting. Pendidikan politik bukan sekadar jalan menuju jabatan politik, melainkan proses membentuk cara berpikir politik yang matang, rasional, dan beretika. Seseorang yang berhasil memasuki dunia politik tanpa pendidikan formal tetap memerlukan proses belajar sepanjang hayat agar mampu menjalankan amanah secara bijaksana. Sebaliknya, mereka yang menguasai teori politik, meskipun tidak terjun ke politik praktis, tetap memiliki peran strategis sebagai akademisi, peneliti, analis kebijakan, konsultan, maupun pendidik politik bagi masyarakat.

Kekeliruan lain yang sering terjadi adalah mengukur keberhasilan politik hanya dari jabatan yang diraih. Padahal, makna keberhasilan politik jauh lebih luas. Seorang guru yang berhasil membentuk karakter peserta didik sejatinya sedang menjalankan pendidikan politik. Seorang ulama yang menanamkan nilai keadilan sedang membangun budaya politik yang sehat. Demikian pula seorang akademisi yang melahirkan gagasan bagi kemajuan bangsa, sesungguhnya sedang menjalankan fungsi politik dalam arti yang luhur.

Dalam perspektif psikologi, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, ketahanan mental, kemampuan beradaptasi, motivasi intrinsik, efikasi diri, pengendalian diri, dan kecerdasan sosial memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pencapaian hidup. Individu yang mampu menghadapi kegagalan, mengendalikan frustrasi, serta memiliki orientasi tujuan yang jelas cenderung lebih berhasil dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan kecerdasan akademik.

Psikologi Islam menambahkan dimensi yang lebih mendalam. Kesuksesan bukan semata-mata hasil kemampuan manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh kebersihan hati, keikhlasan, amanah, kesabaran, rasa syukur, tawakal, dan kedekatan kepada Allah Swt. Jiwa yang bersih akan lebih mudah melahirkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itulah yang menuntun seseorang membaca keadaan secara jernih, mengendalikan hawa nafsu, serta mengambil keputusan secara adil.

Lalu, bagaimana menjelaskan orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi, tetapi mampu mencapai kesuksesan yang luar biasa? Pendidikan formal memang memperluas wawasan, tetapi bukan satu-satunya sumber kecerdasan. Kehidupan adalah universitas yang sangat luas. Pengalaman, kerja keras, disiplin, kegigihan, kemampuan membangun relasi, kejujuran, kreativitas, dan keberanian menghadapi risiko sering kali menjadi guru yang jauh lebih efektif. Banyak orang berhasil bukan semata-mata karena ijazah yang dimilikinya, melainkan karena karakter yang ditempa sepanjang perjalanan hidup.

Sebaliknya, pendidikan tinggi tanpa karakter dapat melahirkan intelektual yang kehilangan arah. Pengetahuan berkembang, tetapi kebijaksanaan tidak bertambah. Gelar akademik meningkat, namun pengendalian diri justru menurun. Kompetensi bertambah, sementara integritas melemah. Dalam kondisi demikian, pendidikan kehilangan ruhnya sebagai proses memanusiakan manusia.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran takdir dalam seluruh fenomena tersebut. Islam mengajarkan bahwa Allah Swt. telah menetapkan takdir, tetapi manusia tetap diperintahkan untuk berikhtiar. Pendidikan merupakan bagian dari ikhtiar, sedangkan hasil akhirnya berada dalam ketetapan Allah. Takdir bukan alasan untuk bermalas-malasan, dan bukan pula pembenaran atas kegagalan. Takdir adalah wilayah Allah yang bekerja melalui sunnatullah, yakni hukum sebab-akibat yang diciptakan-Nya. Seseorang yang belajar dengan sungguh-sungguh memiliki peluang lebih besar untuk berhasil, tetapi Allah dapat membuka jalan yang berbeda sesuai hikmah dan kehendak-Nya.

Karena itu, ada orang yang berpendidikan tinggi tetapi tidak memperoleh karier politik. Sebaliknya, ada pula yang tidak pernah belajar ilmu politik secara formal, namun dipercaya memegang amanah kepemimpinan. Ada yang berhasil melalui jalur akademik, ada yang berhasil melalui pengalaman hidup, dan ada pula yang berhasil karena memadukan keduanya. Semua itu berada dalam ketetapan Allah, tetapi tetap tidak terlepas dari usaha manusia. Takdir tidak meniadakan ikhtiar, dan ikhtiar tidak dapat memaksa takdir.

Pandangan ini melahirkan keseimbangan psikologis. Seseorang tidak menjadi sombong ketika berhasil karena menyadari adanya pertolongan Allah. Sebaliknya, ia juga tidak mudah putus asa ketika gagal karena memahami bahwa setiap ikhtiar mengandung hikmah yang mungkin belum tampak pada saat ini. Kesadaran inilah yang melahirkan ketenangan batin, optimisme, dan ketangguhan dalam menghadapi kehidupan.

Pada akhirnya, pendidikan politik dan politik pendidikan merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Pendidikan politik membangun kualitas manusianya, sedangkan politik pendidikan membangun kualitas sistemnya. Keduanya membutuhkan integritas, ilmu pengetahuan, kematangan emosional, kecerdasan sosial, kebersihan spiritual, serta kepemimpinan yang amanah. Belajar politik belum tentu menjadikan seseorang seorang politisi, sebagaimana menjadi politisi tidak selalu diawali dengan pendidikan politik formal. Pendidikan tinggi memang membuka banyak pintu kesempatan. Namun, karakter, pengalaman, keikhlasan, jejaring sosial, kompetensi, kemampuan membaca momentum, serta izin Allah Swt. tetap menjadi faktor-faktor penting yang menentukan arah perjalanan hidup seseorang. Di titik inilah ilmu, psikologi, pengalaman, dan takdir berpadu dalam sebuah harmoni yang mengajarkan bahwa manusia berkewajiban untuk terus belajar, berikhtiar, memperbaiki diri, dan pada akhirnya menyerahkan seluruh hasil kepada Allah Yang Maha Mengetahui. (*)

0 Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close