(Foto: kilasriau.com)
INDRAGIRI.com, Tembilahan - Bupati Indragiri Hilir Herman menyampaikan pidato pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Inhil Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Inhil Masa Persidangan VII Tahun Sidang 2026, Selasa (15/9/2026), di Gedung DPRD Inhil, Jalan Soebrantas, Tembilahan.
Penyusunan kedua dokumen anggaran itu berpedoman pada RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2027 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Inhil Nomor 16 Tahun 2026. Dokumen tersebut menjadi landasan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah.
Dalam pidatonya, Herman mengungkapkan bahwa pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari transfer ke daerah, mengalami penurunan sejalan dengan kebijakan fiskal nasional. Kondisi itu, menurutnya, menuntut pemerintah daerah lebih cermat dan efisien dalam mengelola keuangan, dengan memprioritaskan program serta kegiatan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati menegaskan penyusunan KUA dan PPAS merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga harus disusun secara terarah, transparan, dan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
Pada APBD Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Sementara belanja daerah diarahkan untuk mendukung belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Pemerintah Kabupaten Inhil juga memproyeksikan defisit anggaran yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah, antara lain bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta penerimaan pembiayaan utang daerah.
Herman berharap pembahasan KUA dan PPAS APBD 2027 di DPRD Inhil berlangsung konstruktif, terbuka, dan mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga menghasilkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan di parlemen daerah menjadi tahapan penting untuk menguji kembali arah belanja daerah, terlebih ketika ruang fiskal menyempit akibat menurunnya pendapatan transfer. Setiap program diharapkan memiliki dasar yang jelas dan sasaran manfaat yang terukur bagi warga Inhil.
0 Komentar