INDRAGIRI.com, TEMBILAHAN - Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengapresiasi perhatian Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa, khususnya terkait tekanan harga komoditas kelapa yang dirasakan masyarakat.
Perwakilan MPKN Inhil, Fitra Andriyan, mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan kelapa di daerah penghasil seperti Inhil diharapkan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh petani.
“Pernyataan Menteri Amran Sulaiman terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa, terutama soal anjloknya harga kelapa, patut diapresiasi. Kami berharap hal ini dapat diaktualisasikan dalam tindakan nyata yang benar-benar berpihak kepada petani kelapa,” kata Fitra, Kamis (17/9/2026).
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau, Mentan Amran Sulaiman juga memberikan perhatian terhadap penguatan sektor perkebunan. Kementerian Pertanian pada kesempatan tersebut menyatakan memberikan bantuan bibit kelapa untuk pengembangan lahan seluas 10.200 hektare di Riau.
Menurut MPKN Inhil, persoalan petani kelapa tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut kepastian harga, keberlanjutan kebun rakyat, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta keberlangsungan pendidikan anak-anak petani.
Fitra juga menyoroti pernyataan mengenai perlunya pelibatan aparat penegak hukum dalam menelusuri persoalan harga komoditas. Menurutnya, apabila memang terdapat dugaan praktik yang menyebabkan harga di tingkat petani tertekan, maka persoalan tersebut perlu ditelusuri secara terbuka dan berdasarkan data.
“Pernyataan Menteri Amran Sulaiman seharusnya menjadi alarm serius. Kalau memang diperlukan pelibatan aparat penegak hukum, tentu harus ada penelusuran yang objektif untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ujarnya.
MPKN menilai persoalan harga kelapa di Inhil telah berlangsung cukup panjang dan memberikan tekanan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Organisasi tersebut menyebut banyak keluarga petani berada dalam kondisi sulit ketika pendapatan dari kebun tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari.
Menurut Fitra, kondisi tersebut juga dapat berimbas pada sektor usaha kecil yang selama ini bergantung pada perputaran ekonomi masyarakat petani. Ia menyebut sebagian petani akhirnya harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ketika hasil penjualan kelapa tidak mencukupi.
“Mayoritas masyarakat Inhil adalah petani kelapa. Ketika harga kelapa turun sementara kebutuhan pokok tetap harus dipenuhi, petani akhirnya berada dalam posisi sulit dan sebagian harus berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Persoalan lain yang disoroti adalah kondisi kebun kelapa rakyat yang mengalami kerusakan. MPKN menilai program pemerintah untuk pemulihan perkebunan perlu dipercepat dan dipastikan menyentuh kebun masyarakat yang memang membutuhkan penanganan.
Fitra mengatakan luasnya wilayah perkebunan kelapa rakyat di Inhil membuat pendataan, pemulihan tanaman, bantuan bibit serta pengawasan distribusi menjadi bagian penting agar program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran.
“Percepatan program dan penyaluran yang tepat sasaran menjadi kunci. MPKN akan ikut mengawal agar bantuan dan program yang diberikan benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan,” tegasnya.
Selain kebijakan pemerintah, MPKN juga mempertanyakan kontribusi perusahaan yang telah lama menjalankan aktivitas usaha di wilayah Inhil. Menurut organisasi tersebut, keberadaan perusahaan semestinya turut memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar, termasuk melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Di sisi lain, perhatian terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar kawasan perusahaan juga dinilai penting. MPKN mendorong instansi terkait melakukan pengawasan lingkungan secara berkala serta menyediakan data yang dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Lingkungan yang sehat merupakan hak masyarakat. Pemerintah melalui instansi terkait perlu memastikan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar kawasan perusahaan mendapatkan perhatian serius,” pungkas Fitra.
(Rep/Leman)
0 Komentar