INDRAGIRI.com, MANDAU - Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menegaskan bahwa percepatan pengeboran minyak dan gas bumi (MIGAS) harus sejalan dengan kepastian manfaat bagi daerah penghasil, hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengeboran Sumur MIGAS PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Wilayah Operasi Provinsi Riau yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Kantor Camat Mandau, Jumat, 16 Oktober 2026.
Kasmarni menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap percepatan kegiatan pengeboran, namun ia mendorong agar penetapan bagi hasil MIGAS yang berkaitan dengan kepentingan daerah penghasil mendapat perhatian serius melalui koordinasi langsung dengan Kantor Staf Presiden (KSP).
Menurutnya, percepatan kegiatan MIGAS memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PT Pertamina guna menyelesaikan berbagai hambatan lapangan secara terkoordinasi tanpa mengabaikan aturan, kepentingan masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
Rapat yang dipimpin perwakilan KSP Pusat Nurwahidi tersebut dihadiri perwakilan PHE Rachmat Hidajat serta perwakilan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Andre Wijanarko dan Agung Prasetya, membahas sejumlah agenda strategis meliputi rencana kerja pengeboran 2026, persiapan 2027, hingga perkembangan dan target pengeboran di wilayah operasi Provinsi Riau.
Di balik rencana percepatan, masih tersisa persoalan lintas sektor seperti proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pembebasan dan status kepemilikan lahan, serta koordinasi dengan PTPN, kelompok masyarakat (Pokmas), dan kawasan transmigrasi.
Kasmarni menegaskan penyelesaian kendala tersebut harus cermat dan berorientasi pada kepastian hukum serta hak masyarakat, tidak semata mengejar kecepatan pekerjaan, serta berharap solusi ditemukan sesuai peraturan perundang-undangan.
Terpisah, Kasmarni menyoroti urgensi pembahasan bagi hasil MIGAS bagi daerah penghasil dan berharap rapat koordinasi khusus dengan KSP dapat digelar untuk mengkaji berbagai aspek kepentingan daerah secara mendalam guna mencapai kesepahaman serta solusi yang menguntungkan daerah dan masyarakat.
Ia berharap koordinasi ini melahirkan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama, sehingga program pengeboran berjalan optimal dan kepentingan daerah penghasil tetap menjadi bagian integral dalam kebijakan pengelolaan sektor MIGAS.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. H. Aready, Kepala Bappeda Rinto, Kepala Dinas Perkebunan Azmir, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sevnur, Kepala Bagian Ekonomi Asnurial, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Syafrizal.
Sumber : Internet
0 Komentar