INDRAGIRI.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyatakan dukungan penuh atas langkah Kementerian Perindustrian yang menindak tegas peredaran rokok ilegal guna menciptakan iklim usaha yang sehat bagi industri tembakau.
Menurutnya, maraknya peredaran rokok ilegal telah membuat persaingan di industri tembakau menjadi tidak sehat. Ia merujuk hasil survei rokok tercecer yang mencatat tingkat peredaran rokok ilegal di sejumlah kota besar mencapai 10,77 persen.
Kondisi ini merugikan pelaku industri rokok legal yang sudah memenuhi kewajiban cukai dan berkontribusi maksimal bagi negara. Gempuran rokok ilegal yang bebas dari beban pajak yang sama menempatkan produsen legal dalam posisi tidak adil.
Chusnunia mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan beserta instansi terkait dalam penindakan rokok ilegal sepanjang 2026. Data menunjukkan hingga Oktober 2026, DJBC berhasil menyita 1,7 miliar batang rokok ilegal, naik sekitar 80 persen dibanding periode sama tahun 2025.
Namun, ia menilai penindakan saja tidak cukup. Diperlukan upaya konkret berupa pendampingan dan kemudahan akses perizinan bagi pelaku usaha rokok ilegal agar beralih ke usaha resmi. Langkah ini diharapkan mengurangi tekanan pada industri legal.
Tumbuhnya industri rokok ilegal berisiko menurunkan produksi pabrik legal, yang berimbas pada pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja bagi jutaan pekerja di sektor hasil tembakau. Dampaknya juga merambah ke petani lokal karena menurunnya permintaan tembakau dan cengkeh.
Chusnunia mendesak pemerintah hadir dengan tegas menindak peredaran rokok ilegal. Negara harus menjamin iklim usaha yang sehat demi kelangsungan industri legal dan kesejahteraan pekerja serta petani.
Sumber : Internet
0 Komentar